Keberpihakan birokrasi akan berdampak pada munculnya virus kepentingan yang akan terus menggerogotinya, seperti pelayanan publik yang tidak netral dan berpihak terhadap kelompok-kelompok tertentu, pelayanan yang menjadi sangat subyektif berdasarkan kepentingan kelompok yang dominan, terlalu birokratis di mana pelaksanaan pelayanan publik menjadi panjang waktunya, mahal biayanya dan berbelit-belit prosedurnya, serta berbagai dampak buruk lainnya. Akibatnya mereka merasa lebih kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik. Kondisi ini akan membuat birokrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

 PETER M BLAU dan W. MEYER dalam bukunya “Bureaucracy” memaknai birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengang cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi.

 ROURKE berpendapat birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis, oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

 ALMOND dan POWEL mengatakan bahwa birokrasi adalah …. Sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal, yang saling berhubungan dalam jenjang yang kompleks di bawah pembuat tugas atau peran formal (ketentuan atau peraturan dan bukan orang).

 HEGEL mencitrakan birokrasi sebagai mediating agent, penjembatan antara kepentingan-kepetingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Dan melihat fungsi birokrasi sebagai penghubung antara negara dan civil society. Negara mengejawantahkan kepentingan umum, sedang civil society merepresentasikan kepentingan khusus yang ada di dalam masyarakat. Karena tugasnya sebagai alat pemerintah ini maka birokrasi justru harus punya kemandirian.

 KARL MARX memaknai Birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitasi kaum proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menhisap kelas proletar.

■Birokrasi sering disebut sebagai badan/sector pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector, atau juga public service atau public administration.

■Tidak semua yang bekerja dipemerintahan yang digaji oleh negara disebut sebagai birokrat, semisal guru, pegawai BUMN atau angkatan bersenjata.

■Maka dapat dimaknai birokrasi pemerintahan pada dasarnya keseluruhan organisasi dan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam berbagai unit organisasi pemerintah pada suatu departemen maupun non departemen baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pelayanan umum dan masyarakat.

Birokrasi yang diartikan sebagai pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala serta staf biro pemerintahan (governmental beureaux) pada tahun 1878 mulai masuk ke dalam kamus akademi di PerancisBirokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh berbagai lembaga pemerintah dan cabang-cabangnya yang saling memperebutkan kewenangan atau kekuasaan itu di antara mereka sendiri atau untuk menguasai warga negara yang lain pada tahun 1813 masuk dalam kamus Bahasa di Jerman. Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan pejabat publik di dalam penyelenggaraan ad

◦Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana dalam organisasi formal sebuah negara bertanggung jawab mengemban misi dan tujuan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Karena birokrasi pemerintahan merupakan aktualisasi birokrat, aparatur pemerintahan berupa aktivitas atau tindakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara responsif dan memiliki komitmen serta konsistensi pada kepentingan publik.

◦Birokrasi pemerintahan harus dapat menjawab permasalahan, mempertanggungjawabkan tugasnya termasuk dampak negatif yang timbul ataupun kegagalan dalam proses pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat.

Welcome to BLOG UMA Networks. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!